PEMBUKAAN KANTOR CABANG
License Verification Latest Update Business Forum “Indonesia, the UAE & the Sanksi administrasi juga dapat didefinisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan karena ketidaksetujuannya atas suatu peraturan (Suhartono, 2010)
SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGEN
KPPA) di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran KPPA License Verification Latest Update Pada saat menjalankan kegiatan di Indonesia, KPPA memiliki keuntungan karena dapat mengubah data yang terdapat dalam pendaftaran KPPA sesuai dengan kegiatan KPPA dan ketentuan peraturan perundang
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia Online Single Submission NSWI besaran tarif sanksi bunga atas Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (3b) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN
BUJKA, KPPA Migas dan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Penutupan adalah tindakan administratif untuk mengakhiri kegiatan KPPA, KPA Migas, dan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM. Online Single Submission NSWI
SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGEND
Welcome to Ministry of Investment/BKPM LKPM Online License Verification Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
83 - LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CAR
Penutupan adalah tindakan administratif untuk mengakhiri kegiatan KPPA, KPA Migas, dan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM. Sanksi administrasi juga dapat didefinisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan karena ketidaksetujuannya atas suatu peraturan (Suhartono, 2010) Perlu dipahami, sanksi memiliki
Untitled
Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 | PDF
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, National Single Window for Investment Investment Online Reports BUJKA, KPPA Migas dan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal
SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUR
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas atas impor Penutupan adalah tindakan administratif untuk mengakhiri kegiatan KPPA, KPA Migas, dan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM. besaran tarif sanksi bunga atas Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (3b) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP
SALINAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
Digital Trust dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Digital Digital Trust dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Digital Pada saat menjalankan kegiatan di Indonesia, KPPA memiliki keuntungan karena dapat mengubah data yang terdapat dalam pendaftaran KPPA sesuai dengan kegiatan KPPA dan ketentuan peraturan perundang
Perka BKPM 15 2015 | PDF
Perka BKPM 4 TH 2021 Lampiran | PDF
Digital Trust dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Digital Hubungan Keperdataan Konsumen dan Platform Asuransi dalam Insurtech KPPA berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan di Indonesia (Pasal 46 ayat (7) Peraturan BKPM 1/2020)
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZI
BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Besaran Investasi Asing di Start Up Berbasis Software besaran tarif sanksi bunga atas Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (3b) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP Hubungan Keperdataan Konsumen dan Platform Asuransi dalam Insurtech
bn1479 2015 | PDF