PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PERDA PKB N0. 21_2008 - KALTIM_edit_WAhedah
download - JDIH Kemendagri
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya ABSTRAK: ahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa Tetapi disebutkan pada Pasal 14 Ayat 2 bahwa STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak
R A N C A N G A N
Pajak Tahun 2008 yang telah disampaikan oleh Wajib saat terutang adalah tahun 2008 dan kekurangannya harus disetor paling lambat tanggal 31 Maret 2009 (WP Orang pribadi) dan tanggal 30 April 2009 (WP Badan) hal ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 UU KUP Daluwarsa itu berlaku bagi wajib pajak yang NPWP dan/atau status PKP-nya diperoleh baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan. Homepage / PROVINSI BANTEN / PANDEGLANG UU No 28 Tahun 2007, Batasi Informasi Publik Tentang Besaran Biaya Pajak Perusahaan Ikuti Kami
Penagihan pajak
16 thn 2009 tentang KUP .Selama jk waktu 5 tahun ini hal yang dapat dilakukan DJP meliputi antara lain : Menganilisi Kebenaran Materil Yang Disampaikan WP dengan melakukan Uji Konfirmasi dengan Data Internal atau Eksternal; Melayangkan Surat Himbauan / klarifikasi kepada WP jika diperoleh Temuan yang berpotensi Undang-undang (UU) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ABSTRAK: ahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
- karena hak untuk melakukan penagihan sudah bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan kadaluarsa perlu adanya pengaturan dal
Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi … - Gunungkidul
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tentang perpajakan terlebih untuk mengetahui setoran pajak penghasilan dari Wajib Pajak (WP) sebuah perusahaan terbentur dengan Undang- undang No 28 Tahun 2007, Rabu (09/09/2020) Hal itu disampaikan seorang pegawai Pajak Pratama Pandeglang, Yanuar Pribadi yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tentang Daluwarsa Pajak/Daluwarsa Penagihan Pajak atau STP
PERDA No. 8 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
UU 28 Tahun 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
5049, LL SETNEG : 91 HLM NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT. Nomor 4 Tahun 2011 Seri C Nomor 4 Tahun 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
l"klrkrt penyesuaian atas Peraturan Daerah Indonesia Tahun 2ao4 Nomor l16, tambahan
5049, LL SETNEG : 91 HLM Tetapi disebutkan pada Pasal 14 Ayat 2 bahwa STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Daluwarsa itu berlaku bagi wajib pajak yang NPWP dan/atau status PKP-nya diperoleh baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan.
1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANA
GUBERNUR JAMBI
16 thn 2009 tentang KUP .Selama jk waktu 5 tahun ini hal yang dapat dilakukan DJP meliputi antara lain : Menganilisi Kebenaran Materil Yang Disampaikan WP dengan melakukan Uji Konfirmasi dengan Data Internal atau Eksternal; Melayangkan Surat Himbauan / klarifikasi kepada WP jika diperoleh Temuan yang berpotensi Tentang Daluwarsa Pajak/Daluwarsa Penagihan Pajak atau STP Dasar hukum tentang daluwarsa pajak atau daluwarsa Surat Tagihan Pajak tidak diungkapkan secara tersurat dalam Undang-Undang KUP
GUBERNUR BENGKULU
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GR
PERATURAN DAERA N RETRIBUSI P DENGAN RA BUPAT Menimbang : a. bahwa berdasar tentang Pajak D Daerah merupa b. bahwa berdasar memb
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN