PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 92 pejabat administrator (setingkat eselon III) di lingkungan Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (22/9/2021) PUPR Basuki Hadimuljono melantik 2 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 489 pejabat administrator (eselon III) di Pejabat Administrator Perlu Memahami Pentingnya Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan
Kementerian PUPR
Kementerian PUPR Lantik 92 Pejabat Administrator - Jembatan Informasi
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG/PEMBANTU ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo dilakukan Jabatan Fungsional Keahlian: - Ahli Utama - Ahli Utama - Ahli Mayda - Ahli Mayda - Ahli Muda - Ahli Muda - Ahli Pertama - Ahli Pertama: 2.2
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 611/KPTS/M/2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pejabat Administrator Perlu Memahami Pentingnya Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 92 pejabat administrator (setingkat eselon III) di lingkungan Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (22/9/2021)
14 Pejabat Administrator BPIW Dilantik Menteri PUPR - BPIW
16 Mei 2017 | 09:09 WIB Share this post : Bogor Tahun 2016 telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai tahun percepatan pembangunan yang fokus pada deregulasi serta penyediaan infrastruktur KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG/PEMBANTU ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Keputusan Presiden RI Nomor 42/M tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 22
Penyampaian Keputusan Menteri PUPR No 1061 | PDF
Menteri Basuki Puas dengan Pembangunan PLBN di Kalimantan
Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan
Menteri Basuki Tekankan Integritas Saat Pelantikan Pejabat Administrator - Bisnistoday
Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN LANGSUNG/PEMBANTU ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Genjot Program Sejuta Rumah, Menteri Basuki Rombak Pejabat Perumahan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 2 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan Pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo dilakukan
Kepada 92 Pejabat Administrator Baru, Pesan Menteri Basuki: Jaga 4 Hal Penting - Kata Logika
Pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo dilakukan Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1196/KPTS/M/2021 - Jabatan Administrator: Eselon III - Jabatan Pengawas: Eselon IV - Jabatan Pelaksana: Eselon V dan Fungsional Umum: 2
Kementerian PUPR Lantik 247 Pejabat Perbendaharaan dan Pengawas
Jabatan Fungsional Keahlian: - Ahli Utama - Ahli Utama - Ahli Mayda - Ahli Mayda - Ahli Muda - Ahli Muda - Ahli Pertama - Ahli Pertama: 2.2 PUPR Basuki Hadimuljono melantik 2 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 489 pejabat administrator (eselon III) di Pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo dilakukan
Menteri Basuki Lantik 54 Pejabat Eselon II dan III Kementerian PUPR
Jabatan Fungsional Keahlian: - Ahli Utama - Ahli Utama - Ahli Mayda - Ahli Mayda - Ahli Muda - Ahli Muda - Ahli Pertama - Ahli Pertama: 2.2 Jabatan Fungsional Keterampilan: - Penyelia - Penyelia - Mahir - Pelaksanan Lanjutan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Menteri PUPR Lantik 91 Pejabat Eselon II dan III
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
- Jabatan Administrator: Eselon III - Jabatan Pengawas: Eselon IV - Jabatan Pelaksana: Eselon V dan Fungsional Umum: 2 Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bogor – Tahun 2016 telah ditetapkan oleh
Dorong Percepatan Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR Bentuk 19 BP2P - Bisnis Liputan6.com
Menteri PUPR Lantik Monhilal Menjadi Direktur Umum dan Hukum PPDPP
- Jabatan Administrator: Eselon III - Jabatan Pengawas: Eselon IV - Jabatan Pelaksana: Eselon V dan Fungsional Umum: 2 Jabatan Fungsional Keterampilan: - Penyelia - Penyelia - Mahir - Pelaksanan Lanjutan Bogor – Tahun 2016 telah ditetapkan oleh
PUPR Lanjutkan Bangun Jalan di Perbatasan - Ekonomi Bisnis.com